UAS sebagai Syarat Kenaikan Kelas 2021, ini ketentuannya

Selama hampir setahun, sebagian besar siswa sekolah mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring. Hal ini lantaran pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia yang tak kunjung usai. Bahkan di Indonesia jumlah kasus yang terjangkit Covid-19 masih tinggi. Terlebih bagi siswa sekolah pada tahun ajaran 2020/2021 hingga kini juga masih ikut sekolah daring. Atau pembelajaran tatap muka di sekolah belum dilaksanakan. Lantas, bagaimana untuk menentukan kenaikan kelas? Sistemnya seperti apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021.

Isinya tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Menurut Nadiem, berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif. Tentu yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada SE itu, dalam poin ketujuh dijelaskan mengenai ketentuan kenaikan kelas dalam kondisi pandemi Covid-19. Terkait kenaikan kelas, ada sejumlah hal yang jadi ketentuan. Apa saja itu? Yakni kenaikan kelas melalui Ujian Akhir Semester (UAS), tetapi dikatakan bahwa UAS tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Syarat kenaikan kelas Mengacu pada SE Mendikbud tersebut, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Ujian akhir semester (UAS) sebagai penentu kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: 1. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya). 2. Penugasan. 3. Tes secara luring atau daring, dan/atau; 4. Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Baca Selengkapnya

Mendikbud Nadiem Makarim: Ini Syarat Kelulusan Pengganti Ujian Nasional 2021

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam masa Darurat Penyebaran Covid-19. "Berkenaan dengan penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan," papar Nadiem dalam SE tersebut, Senin (1/2/2021). Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyampaikan 8 poin utama, yang beberapa di antaranya berisi tentang penentu kelulusan siswa di tahun 2021 sebagai pengganti Ujian Nasional.

Penentu kelulusan siswa di tahun 2021 Dalam poin ketiga SE Mendikbud, disebutkan 3 poin yang menentukan apakah siswa dinyatakan lulusan dari satuan atau program pendidikan. Dijelaskan, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah: 1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Selanjutnya, pada poin keempat dijelaskan bentuk ujian pada poin 3 yang bisa dilakukan oleh satuan pendidikan yang akan dilakukan oleh siswa. Baca juga: Cara Cek Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar untuk SD-SMA Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin 3, dilaksanakan dalam bentuk: 1. Portfolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya). 2. Penugasan. 3. Tes secara luring atau daring, dan/ atau 4. Bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam poin 4, dalam poin selanjutnya disebutkan peserta didik sekolah menengah kejuruan (SMK) jug dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Syarat kenaikan kelas hingga PPDB di tengah pandemi Berikut rangkuman lengkap 8 poin SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait pelaksanaan Ujian Nasional, Ujian Kesetaraan serta Ujian Sekolah dalam masa darurat Covid-19. 1. Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. 2. Dengan ditiadakannya UN dan Ujian Kesetaraan pada angka 1, maka UN dan Ujian Kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk: Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya). Penugasan. Tes secara luring atau daring; dan/atau Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. 5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4. Peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: Kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 (tiga). Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.

7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk siswa yang mengikuti ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk: Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap / perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya). Penugasan. Tes secara luring atau daring dan/atau Bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. 8. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini atau dapat diunduh pada laman jdih.kemdikbud.go. id Kemendikbud juga menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

Baca Selengkapnya

Syarat Sekolah Mendaftar Jadi Sekolah Penggerak Kemendikbud

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengungkap sejumlah syarat yang perlu dilewati sekolah untuk mengikuti program sekolah Penggerak.

Program tersebut hanya bisa diikuti oleh 2.500 sekolah di 111 kabupaten/kota tahun ini. Sekolah yang lolos seleksi akan diberikan pendampingan hingga anggaran khusus untuk meningkatkan kualitasnya selama 3 tahun.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Jumeri mengatakan ada dua syarat utama yang perlu dipenuhi sekolah untuk mengikuti program tersebut.

"Yang pertama ada di kabupaten kota yang ditetapkan sebagai kabupaten kota pelaksana Sekolah Penggerak," katanya dalam konferensi video, Kamis (4/2).

"Yang kedua, sekolah pelaksana sekolah penggerak yang kepala sekolahnya daftarkan diri diseleksi dan ditetapkan sebagai Kepala Sekolah Penggerak," lanjut Jumeri.Ia menjelaskan pemilihan kabupaten/kota yang bisa mengikuti Sekolah Penggerak akan ditetapkan berdasarkan komitmen daerah tersebut dalam kinerja di bidang pendidikan dan komitmennya ke depan.

Ketika kepala sekolah dinyatakan lulus seleksi, sambung dia, maka sekolah tempat dia mengajar secara langsung ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak dan akan mengikuti pelatihan selama tiga tahun.

Selama program berlangsung, ia menegaskan pemerintah daerah tidak boleh mengganti kepala sekolah di sekolah yang bersangkutan untuk memastikan pelatihan berjalan optimal.

Program Sekolah Penggerak dilakukan dengan lima intervensi untuk mendongkrak kualitas pembelajaran Diantaranya meliputi penguatan sumber daya manusia, pembentukan paradigma belajar yang baru, perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah dan pendampingan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Jumeri mengatakan juga akan ada penerapan kurikulum khusus di Sekolah Penggerak yang selama ini digodok Kemendikbud. Ia menjelaskan penggunaan kurikulum khusus merupakan salah satu metode penerapan terbatas di sekolah.

"Kurikulum diterapkan untuk Sekolah Penggerak dari PAUD, SMP, SMA dan SLB kita terapkan. Jadi memang betul ada penerapan terbatas dari kurikulum yang dirancang tahun 2020," ucapnya.

Penerapan terbatas, kata dia, fungsinya untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan dari kurikulum itu. Menurutnya, juga akan ada metode dan pendekatan belajar lain yang bakal diterapkan secara terbatas di Sekolah Penggerak.

Untuk diketahui, Sekolah Penggerak merupakan salah satu bagian dari rentetan program 'Penggerak' yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim. Pelbagai program ini intinya memberikan pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan capaian belajar.

Baca Selengkapnya

Hakikat dan Latar Belakang Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan sejak dini. Karena salah satu tujuannya untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno, tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Menurut Edi Rohani dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Perspektif Santri) (2019), nama atau istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali mengalami perubahan. Pada 1968, Pendidikan Kewarganegaraan diubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Namanya diubah lagi pada 1975 menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian pada 1994, namanya mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada 2000, namanya diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), secara hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kerpribadian bangsa.

Hal ini diperlukan supaya masyarakat Bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu dalam Buku Pendidikan Kewarganegaraan (Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa), tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia. Latar Belakang Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan kewarganegaraan memiliki latar belakang secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Berikut penjelasannya yang dilansir dari situs Universitas Gajah Mada (UGM): Secara etimologis Latar belakang etimologis dari pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata 'pendidikan' serta kata 'kewarganegaraan'.

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum serta politik. Secara yuridis Latar belakang yuridis dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis memiliki agar masyarakat memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan. Secara terminologis Latar belakang terminologis dari pendidikan kewarganegaraan ialah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Selengkapnya