1 Juta Tenaga Awasi UN

Akarta, Sebanyak 1.030.000 tenaga pengawas akan dilibatkan dalam penyelenggaraan ujian nasional SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.

Setiap pengawas akan bertugas mengawasi 10 peserta didik sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan siswa, guru, atau pihak-pihak lain bisa dihindari.

”Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin ujian nasional dilakukan secara jujur dan kredibel,” kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo di Jakarta, Kamis (16/4).

Di luar tenaga pengawas itu masih ada lagi tim pemantau independen dari unsur perguruan tinggi dan asosiasi profesi sebanyak 55.265 orang. Untuk pemantauan dan pengawasan ujian nasional (UN) SMP dan SMA sederajat tersebut dialokasikan dana dari APBN senilai Rp 83 miliar.

Mungin mengatakan, peran tim pemantau independen tidak lagi pasif atau sekadar melaporkan dugaan kecurangan. Jika petugas tim pemantau independen menemukan dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan UN, mereka bisa minta izin kepada pengawas untuk sama-sama membuktikan dugaan tersebut.

Mungin mengingatkan, selama pelaksanaan UN hanya siswa dan pengawas yang diperbolehkan ada di dalam kelas.

”Kunjungan pejabat atau pihak lain yang hendak meninjau UN jangan sampai mengganggu konsentrasi siswa,” ujarnya menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, UN sudah siap dilaksanakan.

Libatkan perangkat desa

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar 200 dosen Universitas Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Palangkaraya akan diberangkatkan untuk mengawasi penyelenggaraan UN di 14 kota/kabupaten.

”Pengawas untuk sekolah yang jauh akan diberangkatkan Sabtu, sedangkan sekolah yang dekat dari Palangkaraya, tenaga pengawas akan diberangkatkan Minggu,” kata Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Palangkaraya yang juga menjabat Koordinator Pengawas UN dari Universitas Palangkaraya, Kumpiady Widen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rampay mengatakan, khusus sekolah di daerah terpencil yang tidak terjangkau tenaga pengawas dari Palangkaraya, aparat desa akan dilibatkan. ”Dalam hal ini, kepala desa dan panitia pelaksana ujian harus terlebih dulu berkoordinasi,” katanya.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes menerjunkan 236 orang yang terdiri atas mahasiswa dewan pendidikan dan aktivis pendidikan. Dari jumlah tersebut, 28 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTA sederajat, sedangkan 208 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTP.(ELN/CAS/WIE/IRE/HAN) -Kompas Edisi Cetak-

Baca Selengkapnya

10.297.816 Siswa Akan Ikuti UASBN dan Ujian Nasional 2008/2009

Jakarta, Rabu (15 April 2009)--Sebanyak 10.297.816 siswa akan mengikuti...

Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian Nasional (UN) 2008/2009. Jumlah peserta UASBN SD/MI/SDLB sebanyak 4.514.024 siswa, sedangkan peserta UN SMP/MTs/SMPLB sebanyak 3.575.987 siswa. Adapun peserta UN SMA/MA/SMK sebanyak 2.207.805 siswa. Kelulusan ditargetkan mencapai 92 persen.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (Ka BSNP) Mungin Eddy Wibowo saat memberikan keterangan pers di Gerai Informasi dan Media Depdiknas, Jakarta, Rabu (15/04/2009) .

Eddy menyampaikan, UASBN SD/MI/SDLB akan dilaksanakan pada 11-13 Mei 2009, sedangkan UN SMP/MTs/SMPLB akan dilaksanakan pada 27-30 April 2009. Adapun UN SMA akan digelar selama lima hari pada 20-24 April 2009. Sementara UN SMK/SMALB akan berlangsung selama tiga hari pada 20-22 April 2009.

"Mata pelajaran yang diujikan dalam UN adalah kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan akan diujikan di sekolah yang akan dilakukan oleh guru," katanya.

Terkait persiapan penyelenggaraan UN dan UASBN, Eddy menyampaikan, pencetakan soal ujian telah dilakukan sejak 19 Maret 2009. Kemudian, kata dia, distribusi soal diharapkan tiga hari sebelum pelaksanaan ujian telah sampai di tingkat kabupaten/kota atau di rayon. "Sudah ada provinsi yang melakukan pendistribusian yaitu pada daerah-daerah yang jangkauannya jauh," katanya.

Eddy menyebutkan, penyelenggaraan ujian akan melibatkan sebanyak 1.030.000 pengawas. Setiap pengawas, kata dia, akan mengawasi sepuluh peserta didik. Penyelenggaraan ujian, lanjut dia, juga akan melibatkan tim pemantau independen dan pengawas satuan pendidikan dari unsur perguruan tinggi, widya iswara, dan asosiasi profesi non-PGRI sebanyak 55.265 orang. "Pengawasan dan pemantauan dilakukan pada ujian SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/ SMK," katanya.

Eddy menyebutkan, biaya penyelenggaraan UASBN sebanyak Rp.59.523.075. 000,00, sedangkan biaya UN SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/ SMK sebanyak Rp.296.099.583. 000,00. Kemudian, kata dia, biaya untuk pengawasan termasuk scanning sebanyak Rp.83 milyar.

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Burhanuddin Tolla mengatakan, paket soal UN dibuat berdasarkan pada standar kompetensi lulusan (SKL) lalu dikemas menjadi kisi-kisi soal. "Agar menjaga kebocoran soal maka dibuat paralel soal. Setiap provinsi bervariasi soalnya. Soal di DKI Jakarta berbeda dengan soal di Jawa Barat berbeda dengan soal di Aceh. Namun, kemungkinan ada yang sama sekitar lima sampai dengan sepuluh persen," katanya.

Mungin menambahkan, khusus untuk soal UASBN, penyelenggara tingkat pusat menyiapkan 25 persen butir soal, sedangkan penyelenggara tingkat provinsi menyiapkan 75 persen butir soal dan merakit master naskah soal. Adapun kriteria kelulusan UN Tahun 2008/2009 mengalami kenaikan nilai rata-rata 0,25 dibandingkan tahun 2007/2008, yaitu dari 5,25 menjadi 5,50.

Mungin menyampaikan, penyelenggaraan ujian juga akan diselenggarakan bagi sekolah Indonesia di luar negeri diantaranya di Belanda, Rusia, Mesir, Saudi Arabia, Pakistan, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Syria dan Filiphina

Baca Selengkapnya

Mutu UT Tak Bisa Disamakan Dengan PTN

Tangerang - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, mutu Universitas Terbuka (UT)..

tidak bisa disamakan dengan mutu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebab model pembelajarannya juga berbeda. Oleh sebab itu, UT harus mendesain model penjaminan mutu sendiri.

”Mutu UT tidak bisa disamakan dengan UI karena model pembelajarannya yang berbeda. Model penjaminan mutu untuk UT harus didesain tersendiri tanpa meniru model penjaminan mutu di UI maupun ITB,” tegas Mendiknas saat meresmikan empat gedung UT Pusat dan sembilan gedung Unit Program Belajar Jarak jauh (UPBJJ) di Pondok Cabe, Tangerang, Senin (13/4).


Dia menambahkan, UT tidak bisa mengandalkan pembelajaran tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Oleh sebab itu, harus dikembangkan model-model sumber belajar yang membuat mahasiswa UT belajar mandiri. ”UT harus mencari cara penjaminan mutu yang baik. Baik yang dimaksud bukan menurut rektor UT maupun Dirjen Dikti, melainkan menurut lembaga independen. UT termasuk anak emas saya. Jadi, jangan kecewakan saya,” lanjutnya.

UT dinilai merupakan kampiun akses pendidikan sebab banyak menampung mahasiswa di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap tahun, UT menampung 400.000-600.000 mahasiswa.

Menanggapi pernyataan Mendiknas soal Information and Communication Technology (ICT), Rektor UT Atwi Suparman mengakui, tingkat penggunaan ICT di kalangan mahasiswa UT masih sangat rendah. Dari 532.000 mahasiswa yang tercatat di UT, diperkirakan hanya 6.000 mahasiswa yang mengenal dan menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan belajarnya.

”Mahasiswa UT yang kenal internet masih sangat rendah jumlahnya. Apalagi kalau digabung dengan mahasiswa jurusan pendidikan,” ungkapnya. Padahal penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar mahasiswa UT sangat penting, mengingat kurangnya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa.

Atwi mengaku, pihaknya setahun lalu sudah intensif mengenalkan teknologi informasi kepada mahasiswa. Menurutnya, Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional) yang dikembangkan oleh Depdiknas tidak bisa diandalkan oleh mahasiswa UT sebab Jardiknas menggunakan sistem intranet. Mahasiswa UT tetap memerlukan internet untuk mengakses bahan-abahan ajar secara online.

Namun, ia mengakui rendahnya akses terhadap teknologi internet disebabkan 98 persen mahasiswanya adalah karyawan dan pegawai negeri sipil (PNS). Artinya, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk belajar internet. Meski demikian, mahasiswa UT bisa memesan bahan ajar melalui e-book meski dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang lebih suka membeli buku dalam bentuk fisik di toko buku. (stevani elisabeth) -Sinar Harapan-

Baca Selengkapnya

Rp 439 Miliar untuk UN Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan kepada Siswa

akarta, - Pelaksanaan ujian nasional untuk siswa SD-SMA sederajat gratis...
alias tidak dipungut biaya. Pasalnya, pendanaan UN sudah ditanggung pemerintah
pusat dan daerah yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp 438, 61 miliar atau
hampir Rp 439 miliar.
”Kalau ada pungutan, itu pelanggaran. Biaya UN dan UASBN total ditanggung
pemerintah pusat dan daerah,” tegas Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Mungin Eddy Wibowo di Jakarta, Rabu (15/4).
Anggaran UN yang disediakan pemerintah tersebut meliputi biaya UN SMP-SMA
sederajat senilai Rp 296 miliar, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN)
di tingkat SD Rp 59,5 miliar, serta pengawasan dan pemantauan oleh tim independen
sebesar Rp 83 miliar.
Pelaksanaan UN dan UASBN akan diikuti 10.297.816 siswa yang meliputi siswa SD
sebanyak 4.514.024 orang, siswa SMP sebanyak 3.575.987 orang, dan siswa SMA
sebanyak 2.207.805 orang.
Mungin menjelaskan, proses persiapan penyelenggaraan UN sudah dilakukan sejak
Maret 2009. Semua master soal sudah mulai dicetak di masing-masing provinsi.
Adapun pendistribusian soal dilakukan sejak pekan lalu, terutama untuk
daerah-daerah terpencil. ”Jadi pada Jumat besok soal sudah berada di rayon atau
kabupaten. Baru satu jam sebelum pelaksanaan UN soal dikirim ke sekolah,” kata
Mungin menjelaskan.
Jadwal pelaksanaan UN dimulai pada 20-24 April untuk SMA/MA/SMK/SMA Luar Biasa,
SMP/MTs/SMP Luar Biasa pada 27-30 April, dan UASBN SD pada 11-13 Mei.
Untuk pemantauan dan pengawasan UN diterjunkan tim independen dari perguruan
tinggi yang jumlahnya mencapai 55.265 orang dan pengawas ruangan sebanyak 1,03
juta orang.
Burhanuddin Tolla, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan
Nasional, mengatakan, soal-soal UN dibuat secara bervariasi mulai dari yang mudah
hingga sulit untuk mengetahui minimum kompetensi yang bisa dicapai siswa secara
nasional. Pemerintah menjamin tidak ada kebocoran soal UN secara massal karena
soal-soal di tiap provinsi berbeda.
Selama lima tahun pelaksanaan UN, kata Burhanuddin, terjadi peningkatan nilai
rata-rata secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2004 rata-rata
nilai UN hanya 5,5. Namun pada 2008 rata-rata nilai meningkat drastis menjadi 7,3.
”Jadi terbukti bahwa UN mampu meningkatkan prestasi belajar siswa,” katanya.
Siapkan mental
Di Surabaya, Jawa Timur, sebagian SMA mulai menghentikan persiapan akademis bagi
para pelajarnya yang akan ikut UN. Sekolah mulai menyiapkan mental pelajar.
Wakil Kepala SMA Dr Soetomo Surabaya Ali Irianto mengatakan, persiapan akademis
terakhir oleh sekolah diselenggarakan pada Senin (13/4). Sekolah merasa sudah
cukup untuk persiapan akademis. ”Sekarang kami menghentikan persiapan akademis dan
mengajak pelajar lebih tenang,” tuturnya.
SMA Santa Maria Surabaya melibatkan orangtua dan pelajar dalam persiapan sejenis.
Kepala SMA St Maria Suster Agatha Linda mengatakan, pihaknya menyelenggarakan
spiritual emotional freedom technique (SEFT).
Di Brebes, Jawa Tengah, Sekretaris II Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes Wijanarko
menyarankan agar menjelang pelaksanaan UN siswa sebaiknya tidak lagi dijejali
latihan soal maupun pengayaan materi baru. Mereka hanya membutuhkan dukungan
psikologis untuk memantapkan mental dalam menghadapi UN.
Di Palangkaraya, menurut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena
jumlah perguruan tinggi sangat terbatas, pelaksanaan UN akan melibatkan
masyarakat

Baca Selengkapnya