Jumat, 17 April 2009

1 Juta Tenaga Awasi UN

Akarta, Sebanyak 1.030.000 tenaga pengawas akan dilibatkan dalam penyelenggaraan ujian nasional SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.

Setiap pengawas akan bertugas mengawasi 10 peserta didik sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan siswa, guru, atau pihak-pihak lain bisa dihindari.

”Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin ujian nasional dilakukan secara jujur dan kredibel,” kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo di Jakarta, Kamis (16/4).

Di luar tenaga pengawas itu masih ada lagi tim pemantau independen dari unsur perguruan tinggi dan asosiasi profesi sebanyak 55.265 orang. Untuk pemantauan dan pengawasan ujian nasional (UN) SMP dan SMA sederajat tersebut dialokasikan dana dari APBN senilai Rp 83 miliar.

Mungin mengatakan, peran tim pemantau independen tidak lagi pasif atau sekadar melaporkan dugaan kecurangan. Jika petugas tim pemantau independen menemukan dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan UN, mereka bisa minta izin kepada pengawas untuk sama-sama membuktikan dugaan tersebut.

Mungin mengingatkan, selama pelaksanaan UN hanya siswa dan pengawas yang diperbolehkan ada di dalam kelas.

”Kunjungan pejabat atau pihak lain yang hendak meninjau UN jangan sampai mengganggu konsentrasi siswa,” ujarnya menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, UN sudah siap dilaksanakan.

Libatkan perangkat desa

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar 200 dosen Universitas Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Palangkaraya akan diberangkatkan untuk mengawasi penyelenggaraan UN di 14 kota/kabupaten.

”Pengawas untuk sekolah yang jauh akan diberangkatkan Sabtu, sedangkan sekolah yang dekat dari Palangkaraya, tenaga pengawas akan diberangkatkan Minggu,” kata Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Palangkaraya yang juga menjabat Koordinator Pengawas UN dari Universitas Palangkaraya, Kumpiady Widen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rampay mengatakan, khusus sekolah di daerah terpencil yang tidak terjangkau tenaga pengawas dari Palangkaraya, aparat desa akan dilibatkan. ”Dalam hal ini, kepala desa dan panitia pelaksana ujian harus terlebih dulu berkoordinasi,” katanya.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes menerjunkan 236 orang yang terdiri atas mahasiswa dewan pendidikan dan aktivis pendidikan. Dari jumlah tersebut, 28 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTA sederajat, sedangkan 208 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTP.(ELN/CAS/WIE/IRE/HAN) -Kompas Edisi Cetak-