Pendidikan Gratis Sesuai UU

SEMARANG -- Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan pemerintah akan memakzulkan (impeach)...

atau menuntut sekolah-sekolah negeri jika tidak menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat SD-SMP. "Tergantung siapa pihak yang tidak mau melaksanakannya," tegas Mendiknas usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 2009 di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu (27/5).

Bambang menandaskan lagi sikap pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut aturan ini sudah diatur dalam UU APBN 2008, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), maupun UUD 1945.

Mendiknas menyebut sejumlah provinsi yang telah menyelengarakan pendidikan gratis. Yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Menurut dia, pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan pada tahun ini, terutama pada tingkat SD-SMP Negeri. Bahkan, beberapa daerah sudah memperluas pelaksanaannya mencakup SMA, SMK, madrasah dan sekolah swasta, sesuai kemampuan dan komitmen daerah masing-masing.ant/bur -Republika-

Baca Selengkapnya

Depdiknas-Telkom Teken Kontrak Sewa Bandwith Jardiknas

Jakarta, Senin (13 April 2009) -- Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk pada Senin (13/04/2009) di Depdiknas, Jakarta melakukan penandatanganan kontrak sewa bandwith Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional). Ruang lingkup kontrak meliputi zona sekolah dan zona kantor.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Depdiknas Lilik Gani dan Direktur Enterprises dan Wholesale Telkom Arief Yahya disaksikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Mutu Pendidikan Harina Yuhetty.

Pada zona sekolah nilai penawaran sebanyak Rp.62.665.750.000,00 meliputi 17.500 lokasi, sedangkan untuk zona kantor sebanyak Rp.98.865.987.000,00 meliputi 939 lokasi.

Harina menyampaikan, Jardiknas di samping memberikan layanan e-administrasi di lingkungan Depdiknas, juga diharapkan mampu menjadi pendukung sistem pelaporan Depdiknas dalam sistem pengendalian operasi RI. Dia mengatakan, mengacu Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009, pemerintah akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). "Harapannya pada Desember 2009 dapat menghubungkan 39.000 lebih node di kantor dinas pendidikan, kabupaten, sekolah, dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia," katanya.

Di samping itu, kata Harina, Inpres tersebut juga mengamanatkan kepada Depdiknas untuk menyediakan fasilitas internet gratis bagi SMA sederajat di seluruh Indonesia sebanyak 7.000 SMA hingga mencapai 17.000 SMA. "Jardiknas harus terus menerus dikembangkan baik dalam aspek layanan maupun dalam aspek kuantitas titik node secara merata di seluruh provinsi dalam rangka memperluas akses dan pemerataan layanan, serta meningkatkan mutu pendidikan nasional yang berbasis TIK di semua jenis pendidikan, jalur, dan jenjang," katanya.

Arief mengatakan, Telkom telah melakukan sosialisasi program Internet Goes to School kepada sebanyak 7.000 sekolah. Kemudian, kata dia, mendidik ribuan guru melalui program Bagimu Guru dan Hormati Guru. "Hal tersebut menjadi cikal bakal zona sekolah atau schoolnet," katanya.

Selanjutnya, kata Arief, bersama - sama Depdiknas melakukan roadshow ke tujuh kota besar di Indonesia. Dia mengatakan, kegiatan yang dilakukan adalah mengundang seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam payung smart campus yang kelak menjadi zona perguruan tinggi. "Diharapkan dengan komitmen dan konsistensi kita yang ikut membangun pendidikan ini akan sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh Depdiknas," katanya.

Arief mengatakan, dalam waktu dekat Telkom akan meluncurkan program Indismart untuk mengembangkan konten. "Mahasiswa - mahasiswa ITB akan kita fasilitasi untuk mengembangkan konten. Hasilnya wajib di upload di portal Jardiknas," katanya.***

Sumber: Pers Depdiknas

Baca Selengkapnya

UN Jadi Bahan Seleksi Masuk PTN

Jakarta, Mulai tahun 2009, pihak Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akan mengintegrasikan hasil ujian nasional (UN)..

SMA dengan ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mempermudah mahasiswa masuk ke PTN.
Tahun ini akan kita ujicobakan hasil UN SMA bisa untuk menjadi bahan seleksi masuk PTN,kata Mendiknas Bambang Sudibyo disela peresmian 4 gedung baru di lingkungan Universitas Terbuka dan 9 gedung unit program belajar jarak jauh (UPBJJ) yakni UPBJJ Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Batam, Serang, Purwokerto, Surakarta dan Mataram, di UT Jakarta, Senin (13/4).

Bambang Sudibyo mengatakan bahwa ide penggabungan dua sistem tes tersebut adalah semata-mata agar tidak ada yang mubazir. Sebab menurutnya sistem evaluasi belajar melalui UN sebenarnya memiliki mutu dan kualitas yang bagus, tidak kalah dengan soal-soal testing masuk PTN.
Namun sayangnya sampai saat ini, belum ada PTN yang berinisiatif menggunakan hasil UN tersebut sebagai dasar untuk seleksi mahasiswa baru.

Di sisi lain Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar R Soemantri mengaku UI belum berencana menggunakan hasil UN sebagai dasar seleksi masuk mahasiswa baru. Alasannya, UN berbeda dengan tes seleksi mahasiswa baru, dimana UN lebih kepada evaluasi hasil belajar, sedang tes seleksi mahasiswa baru adalah upaya menyiapkan siswa untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.
Meski belum bersedia menerapkan ide pengintegrasian tersebut, diakui Gumilar gagasan pengintegrasian adalah sebuah gagasan yang baik. Setidaknya jika dua sistem testing digabungkan, akan jauh lebih murah dan efisien.

Tetapi ada baiknya sebelum diterapkan, gagasan tersebut harus dikaji lebih dahulu. Kita tidak ingin menempatkan mahasiswa yang benar-benar pandai ke tempat yang salah,jelasnya. (mth) -Harian Umum Pelita-

Baca Selengkapnya

1 Juta Tenaga Awasi UN

Akarta, Sebanyak 1.030.000 tenaga pengawas akan dilibatkan dalam penyelenggaraan ujian nasional SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah.

Setiap pengawas akan bertugas mengawasi 10 peserta didik sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan siswa, guru, atau pihak-pihak lain bisa dihindari.

”Pengawasan ketat dilakukan untuk menjamin ujian nasional dilakukan secara jujur dan kredibel,” kata Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo di Jakarta, Kamis (16/4).

Di luar tenaga pengawas itu masih ada lagi tim pemantau independen dari unsur perguruan tinggi dan asosiasi profesi sebanyak 55.265 orang. Untuk pemantauan dan pengawasan ujian nasional (UN) SMP dan SMA sederajat tersebut dialokasikan dana dari APBN senilai Rp 83 miliar.

Mungin mengatakan, peran tim pemantau independen tidak lagi pasif atau sekadar melaporkan dugaan kecurangan. Jika petugas tim pemantau independen menemukan dugaan kecurangan pada saat pelaksanaan UN, mereka bisa minta izin kepada pengawas untuk sama-sama membuktikan dugaan tersebut.

Mungin mengingatkan, selama pelaksanaan UN hanya siswa dan pengawas yang diperbolehkan ada di dalam kelas.

”Kunjungan pejabat atau pihak lain yang hendak meninjau UN jangan sampai mengganggu konsentrasi siswa,” ujarnya menegaskan.

Secara terpisah, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengatakan, UN sudah siap dilaksanakan.

Libatkan perangkat desa

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sekitar 200 dosen Universitas Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Islam Palangkaraya akan diberangkatkan untuk mengawasi penyelenggaraan UN di 14 kota/kabupaten.

”Pengawas untuk sekolah yang jauh akan diberangkatkan Sabtu, sedangkan sekolah yang dekat dari Palangkaraya, tenaga pengawas akan diberangkatkan Minggu,” kata Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Palangkaraya yang juga menjabat Koordinator Pengawas UN dari Universitas Palangkaraya, Kumpiady Widen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng Hardy Rampay mengatakan, khusus sekolah di daerah terpencil yang tidak terjangkau tenaga pengawas dari Palangkaraya, aparat desa akan dilibatkan. ”Dalam hal ini, kepala desa dan panitia pelaksana ujian harus terlebih dulu berkoordinasi,” katanya.

Di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes menerjunkan 236 orang yang terdiri atas mahasiswa dewan pendidikan dan aktivis pendidikan. Dari jumlah tersebut, 28 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTA sederajat, sedangkan 208 orang akan mengawasi pelaksanaan UN di tingkat SLTP.(ELN/CAS/WIE/IRE/HAN) -Kompas Edisi Cetak-

Baca Selengkapnya