Mutu UT Tak Bisa Disamakan Dengan PTN

Tangerang - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo mengatakan, mutu Universitas Terbuka (UT)..

tidak bisa disamakan dengan mutu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebab model pembelajarannya juga berbeda. Oleh sebab itu, UT harus mendesain model penjaminan mutu sendiri.

”Mutu UT tidak bisa disamakan dengan UI karena model pembelajarannya yang berbeda. Model penjaminan mutu untuk UT harus didesain tersendiri tanpa meniru model penjaminan mutu di UI maupun ITB,” tegas Mendiknas saat meresmikan empat gedung UT Pusat dan sembilan gedung Unit Program Belajar Jarak jauh (UPBJJ) di Pondok Cabe, Tangerang, Senin (13/4).


Dia menambahkan, UT tidak bisa mengandalkan pembelajaran tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Oleh sebab itu, harus dikembangkan model-model sumber belajar yang membuat mahasiswa UT belajar mandiri. ”UT harus mencari cara penjaminan mutu yang baik. Baik yang dimaksud bukan menurut rektor UT maupun Dirjen Dikti, melainkan menurut lembaga independen. UT termasuk anak emas saya. Jadi, jangan kecewakan saya,” lanjutnya.

UT dinilai merupakan kampiun akses pendidikan sebab banyak menampung mahasiswa di seluruh Indonesia. Rata-rata setiap tahun, UT menampung 400.000-600.000 mahasiswa.

Menanggapi pernyataan Mendiknas soal Information and Communication Technology (ICT), Rektor UT Atwi Suparman mengakui, tingkat penggunaan ICT di kalangan mahasiswa UT masih sangat rendah. Dari 532.000 mahasiswa yang tercatat di UT, diperkirakan hanya 6.000 mahasiswa yang mengenal dan menggunakan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan belajarnya.

”Mahasiswa UT yang kenal internet masih sangat rendah jumlahnya. Apalagi kalau digabung dengan mahasiswa jurusan pendidikan,” ungkapnya. Padahal penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar mahasiswa UT sangat penting, mengingat kurangnya tatap muka antara dosen dengan mahasiswa.

Atwi mengaku, pihaknya setahun lalu sudah intensif mengenalkan teknologi informasi kepada mahasiswa. Menurutnya, Jardiknas (Jejaring Pendidikan Nasional) yang dikembangkan oleh Depdiknas tidak bisa diandalkan oleh mahasiswa UT sebab Jardiknas menggunakan sistem intranet. Mahasiswa UT tetap memerlukan internet untuk mengakses bahan-abahan ajar secara online.

Namun, ia mengakui rendahnya akses terhadap teknologi internet disebabkan 98 persen mahasiswanya adalah karyawan dan pegawai negeri sipil (PNS). Artinya, mereka tidak memiliki banyak waktu untuk belajar internet. Meski demikian, mahasiswa UT bisa memesan bahan ajar melalui e-book meski dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang lebih suka membeli buku dalam bentuk fisik di toko buku. (stevani elisabeth) -Sinar Harapan-

Baca Selengkapnya

Rp 439 Miliar untuk UN Sekolah Dilarang Lakukan Pungutan kepada Siswa

akarta, - Pelaksanaan ujian nasional untuk siswa SD-SMA sederajat gratis...
alias tidak dipungut biaya. Pasalnya, pendanaan UN sudah ditanggung pemerintah
pusat dan daerah yang pada tahun ini nilainya mencapai Rp 438, 61 miliar atau
hampir Rp 439 miliar.
”Kalau ada pungutan, itu pelanggaran. Biaya UN dan UASBN total ditanggung
pemerintah pusat dan daerah,” tegas Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
Mungin Eddy Wibowo di Jakarta, Rabu (15/4).
Anggaran UN yang disediakan pemerintah tersebut meliputi biaya UN SMP-SMA
sederajat senilai Rp 296 miliar, ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN)
di tingkat SD Rp 59,5 miliar, serta pengawasan dan pemantauan oleh tim independen
sebesar Rp 83 miliar.
Pelaksanaan UN dan UASBN akan diikuti 10.297.816 siswa yang meliputi siswa SD
sebanyak 4.514.024 orang, siswa SMP sebanyak 3.575.987 orang, dan siswa SMA
sebanyak 2.207.805 orang.
Mungin menjelaskan, proses persiapan penyelenggaraan UN sudah dilakukan sejak
Maret 2009. Semua master soal sudah mulai dicetak di masing-masing provinsi.
Adapun pendistribusian soal dilakukan sejak pekan lalu, terutama untuk
daerah-daerah terpencil. ”Jadi pada Jumat besok soal sudah berada di rayon atau
kabupaten. Baru satu jam sebelum pelaksanaan UN soal dikirim ke sekolah,” kata
Mungin menjelaskan.
Jadwal pelaksanaan UN dimulai pada 20-24 April untuk SMA/MA/SMK/SMA Luar Biasa,
SMP/MTs/SMP Luar Biasa pada 27-30 April, dan UASBN SD pada 11-13 Mei.
Untuk pemantauan dan pengawasan UN diterjunkan tim independen dari perguruan
tinggi yang jumlahnya mencapai 55.265 orang dan pengawas ruangan sebanyak 1,03
juta orang.
Burhanuddin Tolla, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Departemen Pendidikan
Nasional, mengatakan, soal-soal UN dibuat secara bervariasi mulai dari yang mudah
hingga sulit untuk mengetahui minimum kompetensi yang bisa dicapai siswa secara
nasional. Pemerintah menjamin tidak ada kebocoran soal UN secara massal karena
soal-soal di tiap provinsi berbeda.
Selama lima tahun pelaksanaan UN, kata Burhanuddin, terjadi peningkatan nilai
rata-rata secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2004 rata-rata
nilai UN hanya 5,5. Namun pada 2008 rata-rata nilai meningkat drastis menjadi 7,3.
”Jadi terbukti bahwa UN mampu meningkatkan prestasi belajar siswa,” katanya.
Siapkan mental
Di Surabaya, Jawa Timur, sebagian SMA mulai menghentikan persiapan akademis bagi
para pelajarnya yang akan ikut UN. Sekolah mulai menyiapkan mental pelajar.
Wakil Kepala SMA Dr Soetomo Surabaya Ali Irianto mengatakan, persiapan akademis
terakhir oleh sekolah diselenggarakan pada Senin (13/4). Sekolah merasa sudah
cukup untuk persiapan akademis. ”Sekarang kami menghentikan persiapan akademis dan
mengajak pelajar lebih tenang,” tuturnya.
SMA Santa Maria Surabaya melibatkan orangtua dan pelajar dalam persiapan sejenis.
Kepala SMA St Maria Suster Agatha Linda mengatakan, pihaknya menyelenggarakan
spiritual emotional freedom technique (SEFT).
Di Brebes, Jawa Tengah, Sekretaris II Dewan Pendidikan Kabupaten Brebes Wijanarko
menyarankan agar menjelang pelaksanaan UN siswa sebaiknya tidak lagi dijejali
latihan soal maupun pengayaan materi baru. Mereka hanya membutuhkan dukungan
psikologis untuk memantapkan mental dalam menghadapi UN.
Di Palangkaraya, menurut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena
jumlah perguruan tinggi sangat terbatas, pelaksanaan UN akan melibatkan
masyarakat

Baca Selengkapnya

Uji Kompetensi Keahlian Kejuruan Sebagai Indikator Kualitas SDM Muda Indonesia Tingkat Menengah

Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Usia Muda tingkat Menengah di Indonesia memiliki posisi sangat vital.

Keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh kualitas SDM tingkat menengah yang mampu bekerja untuk negaranya sendiri. Seiring dengan persaingan yang semakin tajam antar negara karena keterbatasan sumber hidup yang ada di lingkungan dan perubahan teknologi yang cepat pada setiap aspek kehidupan manusia memiliki konsekuensi logis setiap negara membutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi agar dapat memberikan hasil yang memuaskan dan berorientasi pada nilai (value) untuk negaranya.


Menurut Spencer, 1993 dalam bukunya “Competence at Work: Models for Superior Performance”, Kompetensi adalah sebagian underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situasion. Atau karakteristik (motif, konsep diri, sifat, pengetahuan maupun kemampuan/keahlian) yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Berangkat dari pengertian tersebut kompentensi seorang individu merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya.

Dalam beberapa bulan ke depan negara Kita akan melangsungkan hajat ujian Nasional termasuk didalamnya adalah Ujian kompetensi kejuruan khusus SDM muda tingkat menengah yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan. Ujian Kompetensi Kejuruan pada tahun sebelumnya dilakukan dengan metode Projet Work adalah metoda pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk (barang atau jasa), melalui proses produksi pekerjaan yang sesungguhnya. Dalam perkembangannya, cara tersebut dikenal sebagai pendekatan pembelajaran berbasis produksi (production based training). Metode pembelajaran ini pada umumnya dilaksanakan oleh siswa SMK, pada semester akhir (keenam bagi SMK 3 tahun dan semester ke delapan bagi SMK 4 tahun). Kegiatan Project Work ini meliputi penyusunan proposal, pelaksanaan proses produksi, laporan, kegiatan, dan kulminasi (presentasi, pengujian, penyajian dan display).

Project Work ini memiliki banyak kelemahan salah satu diantaranya adanya peluang kecurangan penilaian sehingga kita tidak mendapatkan ukuran kualitas SDM hasil pembelajaran secara riil. Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan yang memakan waktu cukup panjang sekitar 3-4 bulan.

Mengingat pentingnya Ujian Kompetensi Kejuruan sebagai indikator Kualitas SDM Muda Tingkat Menengah bagi Negara maka sudah saatnya bagi pemerintah untuk mencari model penilaian yang lebih baik. Dan apapun hasil yang diperoleh dari ujian tersebut harus dapat diterima oleh semua pihak dan harus dijadikan bahan evaluasi bagi semua pihak. Bagi Sekolah perlu cari inovasi pembelajaran sehingga dapat mengkristalkan kemampuan peserta didiknya dan bagi pemerintah daerah memberikan komitmen yang tinggi terhadap penyediaan anggaran atas pembinaan SDM yang berkesinambungan melalui pembinaan SMK.

Model penilaian ala WSC (World Skill Competition) dapat dijadikan rujukan dalam melaksanakan Uji Kompetensi Keahlian Kejuruan di Indonesia. WSC merupakan kompetisi keterampilan tingkat dunia yang diikuti oleh anak-anak seusia sekolah menengah kejuruan. Ada paling tidak 40 keterampilan dipertandingkan, seperti olimpiade olahraga yang sangat bergengsi. Tradisi kompetisi ini sudah berlangsung sejak lama dan dimulai untuk kali pertama di Madrid, Spanyol 1950. Bayangkan di kompetisi ini diujikan keterampilan sejak dari menghidangkan makanan di restoran, merakit mesin, menata rambut, menjahit pakaian, sampai pada keterampilan untuk membuat website. Semua keterampilan tersebut dinilai tingkat presisinya, keamanan bagi pelaku dan penggunanya, kecanggihan rancang bangunnya, kehandalan hasilnya, keindahan outputnya (workmanship). Melalui kompetisi ini peserta benar-benar diuji dan nilai berdasarkan kompetensi yang telah dimilikinya melalui suatu jenjang pendidikan secara fair hal ini dibuktikan dengan produk yang dihasilkannya. Inilah yang harus disadari oleh semua pihak bahwa hasil uji tidak perlu dimanipulasi atau ditutupi karena hasil yang buruk, tetapi dari sinilah kita dapat memperbaiki sistem pembelajaran untuk masa depan yang lebih baik . Semoga semua pihak mau melakukan itu. (Arie Wibowo K)

Baca Selengkapnya

Lulusan SMK Grafika Sangat Dibutuhkan

Jumlah sekolah menengah kejuruan di bidang grafika, penerbangan, dan pelayaran masih sangat terbatas.

Padahal kebutuhan lulusan di tiga bidang ini sangat besar. Untuk itu, pemerintah mendukung jika ada pendirian SMK atau konversi SMA ke SMK di tiga bidang itu.

Direktur Pembinaan SMK Departemen Pendidikan Nasional Joko Sutrisno mengatakan hal tersebut seusai peresmian SMK Ignatius Slamet Riyadi, Solo, Sabtu (28/3). SMK yang membuka dua jurusan di bidang grafika ini semula adalah SMA Kanisius Petang.

Ia mengatakan, jumlah SMK grafika di Indonesia hanya 50 sekolah, lima di antaranya adalah SMK negeri. Berdasarkan data Pusat Grafika Indonesia (Pusgrafin) tahun 2006, dari kebutuhan 35.000 tenaga cetak hanya mampu dipenuhi 4.000 orang.

Jumlah SMK penerbangan juga masih kurang, hanya 19 SMK, empat di antaranya SMK negeri. Setiap tahun dibutuhkan 6.000 lulusan SMK penerbangan, tetapi baru bisa dipenuhi 700 orang. Adapun lulusan SMK pelayaran hanya 2.000 orang per tahun, padahal kebutuhannya sangat besar. ”SMK di bidang otomotif dan elektro sudah cukup,” ujarnya. Saat ini ada 7.560 SMK di Indonesia. Selama tiga tahun ada konversi 110 SMA ke SMK.

Kepala SMK Ignatius Slamet Riyadi A Tri Wahyuni mengatakan, sekolahnya semula bernama SMA Kanisius Petang. Mulai 2009/2010 sekolah itu berubah menjadi SMK dengan dua jurusan, Persiapan Grafika dan Produksi Grafika. (EKI) -Kompas-

Baca Selengkapnya